Promo
Tahunan
×
Home » , » Jeritan Warga Paya Bakong, Akibat Limbah, Mata Pencaharian Kami Putus

Jeritan Warga Paya Bakong, Akibat Limbah, Mata Pencaharian Kami Putus

Written By Redaksi on Friday, 8 January 2016 | 07:03:00

Nasip warga kecil memang selalu tertindas oleh para pembisnis yang punya uang berlimpah yang mampu membayar semua, ini merupakan suatu kata hati para petani coklat di yang berladang di desa blang pante, kecamatan paya bakong kabupaten aceh utara.

Sejak 8 bulan silam tempat yang biasa mencari nafkah kini telah pupus akibat debu milik perusaaan tetangga, mereka sudah mencoba untuk bernegosiasi dengan para pemilik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemecahan batu, tapi apa daya mereka belum menemukan titik terang untuk mendapatkan pembayar ganti rugi kebun mereka yang gersang akibat debu batu yang dipecahkan, pemerintah yang mempunyai kebijakan untuk menyambung tangan masyarakat dengan perusahaan belum juga bersuara meskipun berulang kali mereka melaporkan, bahkan mereka sempat kecewa dengan badan lingkungan hidup kabupaten aceh utara yang tutup kantor pada hari kerja kamis (31/12/15) seperti yang diberitakan portasatu.com.

Kini tahun 2016 telah berjalan 7 hari kelender tapi belum juga harapan mereka terpenuhi.
Dalam undang No 32 tahun 2009 tetang lingkungann hidup pasal 13 ayat 3 menyebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing, dengan undang-undang tersebut jelas menerangkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah maupun penangung jawab usaha wajib mengandalikan polusi debu yang berasal dari pemecahan batu tersebu, bukan hanya pemilik usaha pemerintah pun tidak diam apa bila ada penyalahgunaan wewenang sehingga berakibat orang lain rugi.

Jika dilihat dari pasal 53 UU No 32 Setiap orang yang melakukan pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup, jika kita melihat pencemaran lingkungan di desa blang pante kecamatan paya bakong sudah begitu parah sehingga sudah saat nya pemerintah selaku pemengan kebijakan dan perusahan yang juga harus bertanggun jawab sehingga polusi debu tidah semakin meluas.

Kerusakan lahan masyarakat dari polusi debu merupakan kurang telatennya tim pemeritah dalam menferifikasi data saat pengajuan izin lingkungan, sehingga perusahan yang melakukan usaha dengan tenangnya biasa melakukan usahanya meskipun dampak dari usahanya membuat orang lain mengrugi.

Kewenangan pihak muspika di kecamakan untuk mengakomodir keluhan rakyat juga penting dalam rangka menjamin keasrian lingkungan, karena Muspika bisa berkmunikasi langsung dengan masyarakat melalui kepala desa, sehigga masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah apabila hak-hak masyarakat di tiindas oleh meraka yang beraham kapilatalis, bukan justru pemerintah yang beridiologi kapitalis, sehingga pemangku negeri ini selalu membela mereka yang memiliki modal banyak.

Khasus  yang meningpa abdul manaf dan rekan-rekan merupakan rentetan kecil kasus kenganjalan pengoloaan pemerintahan di provinsi Aceh, meskipun keberadaan UU No 06 Tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh belum juga pemerintah sesuain mengaplikasi agar masyarakat aceh hidup sejahtera, jika pelayanan publik dangan kesewenanangan pemerintah dalam melayani masyarakat bukan tidak mungkin isi Undang-undang No 06 hanya dalam salinan negara.

Kemudahan memperoleh izin lingkungan membuat pengusaha dengan semudahnya menyebarkan limbahnya ke lingkungan sekitar sehingga mata pencarian masyarakat putus karena hanya masyarakat yang menanggung beban limbah dari perusahaan tersebut, keuntungan perusahan yang berlimpah membuat masyarakat menanggu rugi akibat limbah, akhirnya masyarakat hanya bisa diam dengan limbah dan menunggu tanah subur kembali, jika mereka bosan untuk terus menunggu lahan gersang yang ditinggalkan pemilik modal akan terbengkalan tak terurus, lebel pengganguran akan bertambah untuk mereka yang dahulunya petani. Semoga derita yang dirasakan abdul manaf dan rekan bisa cepat diperhatikan pemerintah.

Laporan : Fahrul Razi
Mahasiswa STAIN Malikussaleh Lhokseumawe




Share this article :

Post a Comment

 
Support : Website | Berita dan Ispiratif | Khabar Populer
Copyright © 2016. KHABAR POPULER - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Khabarpopuler.com
Shared by Jejak Agama | Proudly powered by Site